Gubuku.id – Film dokumenter “Dirty Vote” yang dirilis pada 11 Februari 2024 menggemparkan publik dengan paparannya tentang kecurangan dan kerusakan demokrasi dalam Pemilu 2024. Film ini menghadirkan tiga pakar hukum tata negara ternama: Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, yang menganalisis berbagai instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pemilu dengan mengabaikan nilai-nilai demokrasi.

Lebih dari Sekadar Penghitungan Suara

Bivitri Susanti menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari terlaksananya pemilu, tetapi juga keadilan dan kepatuhan terhadap konstitusi dalam keseluruhan prosesnya. Dirty Vote menyoroti dua poin penting:

1. Kerusakan Demokrasi di Indonesia:

Film ini menunjukkan bukti nyata bagaimana demokrasi di Indonesia telah dirusak oleh berbagai kecurangan dan manipulasi. Hal ini bukan hanya tentang hasil penghitungan suara, tetapi juga tentang berbagai pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu, seperti:

1. Penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana untuk memenangkan pemilu.
2. Pola nepotisme yang merajalela dalam pemerintahan.
3. Manipulasi media untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan.
4. Intimidasi dan kekerasan terhadap aktivis dan jurnalis.

2. Penyalahgunaan Kekuasaan:

Dirty Vote juga mengungkap bagaimana kekuasaan di Indonesia sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Nepotisme, yang secara hukum haram dalam negara demokrasi, marak terjadi dan menjadi salah satu faktor utama kerusakan demokrasi.

Pentingnya Sikap Publik:

Bivitri Susanti menekankan pentingnya sikap publik dalam merespon praktik kecurangan dalam Pemilu 2024. Masyarakat harus berani menolak dan melawan segala bentuk kecurangan dan pelanggaran demokrasi.

Dampak Membiarkan Kecurangan:

Feri Amsari, pakar hukum lainnya, menyatakan bahwa membiarkan kecurangan dalam pemilu sama saja dengan merusak bangsa Indonesia. Rezim yang berkuasa, menurutnya, lupa bahwa kekuasaan memiliki batas dan tidak ada yang abadi. Kekuasaan yang baik adalah yang bekerja demi rakyat, sedangkan yang buruk hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya dengan memperpanjang masa jabatannya.

Edukasi Publik:

Dirty Vote, disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, hadir sebagai tontonan edukatif di masa tenang pemilu. Dandhy berharap film ini dapat membuka mata publik dan mendorong mereka untuk menjadi warga negara yang kritis dan bertanggung jawab.

Kolaborasi Lembaga Independen:

Film ini merupakan hasil kolaborasi 20 lembaga independen, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, LBH Pers, dan YLBHI. Keterlibatan berbagai lembaga ini menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung demokrasi yang adil dan bersih di Indonesia.

Dirty Vote adalah film dokumenter penting yang membuka tabir kecurangan dan kerusakan demokrasi di Indonesia. Film ini mengajak publik untuk menolak dan melawan segala bentuk pelanggaran demokrasi dan berjuang untuk mewujudkan pemilu yang adil dan bersih.