Gubuku.id –  Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menarik perhatian publik dengan pengajuan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk Kementerian HAM di hadapan Komisi XIII DPR RI pada 31 Oktober 2024. Permintaan ini ditujukan untuk gaji dan tunjangan pegawai serta mendukung program-program pembangunan HAM di Indonesia. Simak pembahasan lengkap terkait latar belakang dan rincian pengajuan anggaran besar ini.

1. Kebutuhan Rp1 Triliun untuk Gaji dan Tunjangan Pegawai

Dalam rapat dengan Komisi XIII DPR, Pigai mengungkapkan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk menambah jumlah pegawai dari 378 menjadi 2.544 orang. “Jika saya punya staf sebanyak itu, kebutuhan untuk gaji dan tunjangan mencapai lebih dari Rp1 triliun,” ujarnya. Rencana penambahan pegawai ini meliputi berbagai jabatan penting di kementeriannya. Saat ini, sebanyak 188 pegawai di tingkat pusat membutuhkan anggaran Rp14 miliar hanya untuk belanja pegawai.

Pigai juga merinci struktur organisasi terbaru yang berisi 762 pegawai, termasuk menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, serta direktur jenderal berbagai bidang HAM. Pengajuan ini menjadi bagian dari usaha Pigai untuk memperkuat kementeriannya di tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, mencakup kantor wilayah setingkat eselon II di hampir semua provinsi. Struktur ini diharapkan memperkuat pelayanan dan penguatan HAM hingga ke pelosok Indonesia.

2. Program Rp8,3 Triliun untuk Sosialisasi HAM di Desa-Desa

Selain pengajuan untuk gaji pegawai, Pigai juga menyampaikan program sosialisasi HAM di desa-desa dengan anggaran yang tidak kalah besar, mencapai Rp8,3 triliun. Program ini mengalokasikan Rp100 juta untuk setiap desa guna menyebarkan pemahaman dan kesadaran HAM di kalangan masyarakat desa. Dari total 83 ribu desa di Indonesia, Pigai menyatakan siap mengadakan sosialisasi dengan dukungan tim lapangan beranggotakan 1.007 personel.

Program ini bertujuan agar konsep HAM tidak hanya menjadi wacana di kota-kota besar, tetapi juga bisa dipahami dan diakses oleh masyarakat pedesaan. Pigai menekankan pentingnya melibatkan masyarakat desa agar pemahaman HAM benar-benar dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

3. Anggaran Tambahan Rp20 Triliun untuk Program Pembangunan HAM

Pigai sebelumnya juga pernah menyebut angka fantastis lainnya untuk program-program kementeriannya, yakni di atas Rp20 triliun. Dana ini diusulkan untuk memperluas berbagai program pembangunan HAM yang melibatkan regulasi, penguatan infrastruktur, hingga pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Menurutnya, dengan anggaran besar ini, kementeriannya dapat membangun program yang akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik secara fisik maupun nonfisik.

Pigai menyebut dirinya sebagai pekerja lapangan yang memiliki pengalaman dalam isu HAM, dan ia merasa yakin dengan dukungan anggaran yang cukup, kementeriannya bisa mewujudkan program-program penting ini.

Tanggapan dan Pengawasan dari DPR

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengatakan bahwa pihaknya masih perlu melakukan kajian mendalam atas permintaan Pigai. Menurutnya, proses penganggaran yang besar ini tidak hanya terkait dengan gaji dan tunjangan, tetapi juga mempengaruhi citra HAM di Indonesia. Ia mengakui pentingnya penguatan HAM dalam era pemerintahan saat ini, terutama di bawah Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan HAM dengan berbagai program, termasuk “Makan Bergizi” yang dianggap sebagai bagian dari hak asasi setiap warga negara.

Namun, Willy juga menegaskan bahwa Komisi XIII akan mendalami secara menyeluruh setiap detail permintaan anggaran, agar tidak ada ketimpangan atau pemborosan anggaran dalam pelaksanaannya.

Mengapa Peningkatan Anggaran HAM Penting?

Pengajuan anggaran besar oleh Kementerian HAM menjadi bagian dari visi pemerintah untuk memperkuat hak asasi manusia di Indonesia. HAM tidak hanya menyangkut kebebasan dan keadilan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan pangan. Dengan adanya program-program yang terstruktur dan anggaran yang cukup, diharapkan HAM dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dari segala lapisan, termasuk yang berada di daerah terpencil.

Pigai juga melihat potensi besar dalam pengembangan sumber daya manusia di Kementerian HAM. Dengan memiliki jumlah pegawai yang lebih banyak, kementerian dapat bergerak lebih efektif dan cepat untuk menanggapi berbagai permasalahan HAM yang ada di seluruh Indonesia.

Prospek dan Tantangan Implementasi Program HAM

Implementasi program dengan anggaran yang besar bukanlah hal mudah. Pengawasan yang ketat akan diperlukan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan mencapai sasaran yang tepat. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antara Kementerian HAM, DPR, dan pemerintah daerah.

Pigai, dengan latar belakangnya sebagai aktivis HAM, berusaha membawa perubahan nyata melalui program-program kementeriannya. Pengajuan anggaran besar ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pengajuan anggaran besar oleh Menteri HAM Natalius Pigai merupakan upaya untuk membangun kementerian yang lebih kuat dan mampu memenuhi tuntutan HAM di Indonesia. Program ini tidak hanya soal anggaran, tetapi juga menyangkut visi jangka panjang untuk memperkuat kesadaran HAM hingga ke tingkat masyarakat desa. Tantangan utama adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang produktif dan efektif. Dengan pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang cermat, langkah ini dapat menjadi tonggak baru dalam sejarah perlindungan HAM di Indonesia.