Gubuku.id – Dirty Vote, film dokumenter besutan Dandhy Laksono, menjadi sorotan publik menjelang Pemilu 2024.

Film ini menghadirkan tiga pakar hukum tata negara ternama, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, yang mengupas berbagai instrumen kekuasaan yang berpotensi mencederai demokrasi dalam kontestasi politik.

1. Dandhy Laksono, sang Sutradara

Dandhy Laksono bukan nama baru dalam dunia film dokumenter kritis. Dirty Vote merupakan film keempatnya yang mengangkat tema politik dan momentum pemilu. Sebelumnya, Dandhy telah menghasilkan film seperti “Ketujuh” (2014), “Jakarta Unfair” (2017), dan “Sexy Killers” (2019) yang menuai banyak perhatian.

Dandhy merupakan aktivis dan pendiri Watchdoc, sebuah rumah produksi film dokumenter dan media sosial. Lulusan Hubungan Internasional Universitas Padjajaran ini memiliki rekam jejak panjang sebagai jurnalis dan aktivis, tak jarang mengangkat isu-isu krusial dan menantang.

2. Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara UGM

Dikenal sebagai Uceng, Zainal Arifin Mochtar adalah pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada. Ia aktif dalam berbagai kegiatan antikorupsi dan pernah menjadi anggota Tim Task Force penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Uceng memiliki segudang pengalaman akademis, termasuk meraih gelar Master of Law dari Universitas Northwestern dan doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada. Ia aktif mengajar di Fakultas Hukum UGM dan berkontribusi dalam berbagai lembaga, seperti anggota dewan audit OJK dan anggota Komisaris PT Pertamina EP.

3. Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia

Bivitri Susanti merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Ia dikenal aktif dalam pembaruan hukum dan pernah menjadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government.

Bivitri meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia dan Master of Laws dari Universitas Warwick. Ia aktif dalam berbagai kegiatan advokasi dan penelitian, termasuk mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

4. Feri Amsari, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas

Feri Amsari dikenal sebagai aktivis hukum dan akademisi dari Universitas Andalas. Ia meraih gelar master di Universitas Andalas dan magister perbandingan hukum Amerika dan Asia di William and Mary Law School.

Feri aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi. Ia aktif dalam berbagai kajian dan advokasi terkait isu-isu demokrasi dan konstitusi.

Film Dirty Vote menjadi platform bagi para pakar hukum ini untuk menyampaikan analisis dan kekhawatiran mereka terkait potensi kecurangan dan manipulasi dalam Pemilu 2024. Dengan memahami profil dan kiprah mereka, kita dapat lebih memahami konteks dan pesan yang ingin disampaikan dalam film tersebut.