Peran Pemerintah dalam Mendorong Ekonomi Digital

{"aigc_info":{"aigc_label_type":0,"source_info":"dreamina"},"data":{"os":"web","product":"dreamina","exportType":"generation","pictureId":"0"},"trace_info":{"originItemId":"7561291636039322933"}}

Gubuku – Saat ini hampir semua aktivitas manusia beralih ke dunia digital: belanja online, pembayaran digital, edukasi online, hingga kerja dari rumah. Inilah yang disebut ekonomi digital, yaitu sistem ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama.

Indonesia sendiri merupakan salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 200 juta pengguna internet. Bahkan, menurut data Google dan Temasek, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari USD 130 miliar pada tahun 2025.

Namun, perkembangan ini tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah memiliki peran besar dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang sehat, adil, dan inovatif. Tanpa kebijakan yang tepat, teknologi bisa berkembang tanpa arah atau bahkan merugikan masyarakat.

Apa Saja Peran Pemerintah dalam Mendorong Ekonomi Digital?

Berikut beberapa peran penting pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap percepatan ekonomi digital:

1. Menyediakan Infrastruktur Digital

Agar ekonomi digital bisa berkembang, masyarakat harus terkoneksi dengan internet cepat dan stabil. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah:

  1. Pembangunan jaringan fiber optik Palapa Ring untuk menghubungkan wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.

  2. Pengembangan jaringan 4G dan 5G agar akses internet lebih cepat.

  3. Program BTS (Base Transceiver Station) di daerah terpencil agar masyarakat desa juga bisa menikmati internet.

Dengan infrastruktur yang kuat, UMKM di pelosok pun bisa berjualan online dan bersaing di pasar nasional bahkan internasional.

2. Mendukung UMKM Go Digital

UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah mendorong mereka agar tidak hanya berjualan offline, tetapi juga masuk ke dunia digital.

Beberapa program pemerintah:

Program Tujuan
UMKM Go Digital (Kemenkop UKM) Membantu UMKM masuk ke marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya
SIBERKREASI Edukasi literasi digital bagi masyarakat dan pelaku usaha
Pelatihan Digital Talent Scholarship (Kominfo) Melatih generasi muda agar siap kerja di sektor digital

Dengan pelatihan ini, pemerintah tidak hanya mendukung bisnis, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di bidang digital.

3. Membuat Regulasi yang Melindungi Konsumen dan Pelaku Usaha

Ekonomi digital berkembang sangat cepat, tapi risiko penipuan, pencurian data, dan kejahatan siber juga meningkat. Oleh karena itu, pemerintah membuat aturan seperti:

  1. UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) → agar data pengguna tidak disalahgunakan.

  2. Regulasi Fintech oleh OJK dan BI → memastikan perusahaan keuangan digital berjalan secara resmi dan aman.

  3. Pajak Digital untuk Platform Asing → agar perusahaan luar negeri tidak merugikan pelaku usaha lokal.

Baca Juga :  Analisis Dampak Teknologi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Regulasi ini bukan untuk menghambat, tetapi agar ekosistem digital tetap sehat dan adil.

4. Mendukung Startup Teknologi

Banyak startup Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Ruangguru tumbuh besar berkat dukungan kebijakan pemerintah.

Beberapa bentuk dukungan:

  1. Kemudahan perizinan usaha digital melalui OSS (Online Single Submission).

  2. Pendanaan dan inkubasi startup melalui program BEKUP (Baparekraf for Startup).

  3. Kolaborasi pemerintah dan swasta untuk inovasi digital di sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Dengan dukungan ini, Indonesia tidak hanya menjadi pasar pengguna teknologi, tetapi juga produsen inovasi digital.

5. Mendorong Sistem Pembayaran Digital

Pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet, dan mobile banking semakin populer karena pemerintah mewajibkan dan memfasilitasi penggunaannya di berbagai sektor.

  1. Bank Indonesia meluncurkan QRIS (satu QR code untuk semua e-wallet).

  2. Pemerintah membuat program digitalisasi pasar tradisional agar pedagang bisa menerima pembayaran digital.

  3. Transaksi nontunai di transportasi publik dan layanan pemerintah diterapkan secara luas.

Dengan pembayaran digital, transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan transparan.

Tantangan Pemerintah dalam Mengembangkan Ekonomi Digital

Meski perkembangannya pesat, masih ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi:

Tantangan Dampak
Kesenjangan akses internet Desa terpencil belum menikmati layanan digital
Rendahnya literasi digital Banyak yang belum paham cara menggunakan teknologi dengan aman
Isu keamanan data & penipuan online Mengurangi kepercayaan masyarakat
Persaingan dengan perusahaan asing besar UMKM lokal sulit bersaing

Solusi dan Harapan ke Depan

Agar ekonomi digital Indonesia semakin kuat, pemerintah bisa memperkuat strategi berikut:

Perluas edukasi digital ke masyarakat kecil dan lansia
Perkuat keamanan siber dan perlindungan data
Dukung lebih banyak startup lokal agar bisa bersaing secara global
Libatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan teknologi

 Pemerintah Adalah Fondasi dari Ekonomi Digital yang Kuat

Ekonomi digital tidak bisa berkembang hanya oleh perusahaan teknologi atau pelaku usaha. Pemerintah memiliki peran penting sebagai pengatur, pendukung, dan penghubung antar-sektor.

Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa menjadi negara dengan ekosistem digital terkuat di Asia. Bukan hanya konsumtif, tetapi juga produktif dan inovatif.

Dan ingat — masa depan ekonomi digital bukan hanya milik perusahaan besar, tapi milik semua warga negara yang mau belajar dan beradaptasi.

Intership MKN 1 Bungo |Mukmainna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *